Kampus Ikut Menentukan Pemimpin Pro Kesejahteraan

Rektor Universitas Widya Mataram Prof. Dr. Edy Suandi Hamid menyatakan kampus memiliki kesempatan untuk menginisiasi hadirnya kepemimpinan nasional lima tahun ke depan. Sikap demikian menjadi bukti bahwa kampus memiliki komitmen yang membumi, peduli dengan persoalan-persoalan rakyat dan bangsa ini. “Kita mengingatkan semua elemen bangsa termasuk partai politik untuk melakukan rektrutmen mencari pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen untuk memecahakan permasalahan besar bangsa, dan mengentas kemiskinan”, kata dia, Sabtu (17/9/2022). Dia bersama dengan 32 pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTN/PTS) di Yogyakarta menyampaikan seruan moral tentang pemilihan umum (pemilu) 2024 dan demokrasi.di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM). Prof Edy menegaskan, “Kita harapkan pemilu yang akan datang menjadi lebih baik sehingga Indonesia menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan”, kata dia. Menurut dia, bangsa ini perlu mencari pemimpin kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa ini. “Kita mengetahui selama ini (pemimpin terpilih) belum sesuai harapan. Kita berharap Pemilu 2024 lebih baik, menghasilkan pemimpin yang lebih menyejahterakan rakyat, dan menurunkan kemiskinan.” Tentang peran perguruan tinggi, menurut dia, lembaga pendidikan kampus tidak bisa di menara gading, sebaliknya kampus harus peduli dengan persoalan-persoalan actual yang menyangkut kepentingan rakyat dan bangsa ini. “Kita (sebagai kampus) tidak boleh hanya inward looking atau melihat kedalam saja tetapi juga ikut memperhatikan kemudian memberikan pemikiran terkait persoalan bangsa ini.Sikap demikian menunjukkan kepedulian dan kampus tidak ingin dikritik hanya di menara gading”, kata dia. Seruan moral yang diberi judul Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat itu dibacakan oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.,Ed., Sp.OG(K)., Ph.D didampingi oleh seluruh rektor yang hadir. Menurut Ova Emiliia, demokrasi yang bermartabat, salah satunya, ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. ‘Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa.” Para pimpinan perguruan tinggi mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan, serta merusak kerukunan dan persatuan bangsa. “Kami para rektor mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara Pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi,” kata Ova. Sepuluh seruan Dibacakan oleh Ova Emilia, para pimoinan PTN/PTS menyerukan 10 bulir petisi, dari mengajark mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi, dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.; Kemudian menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa lndonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik,dan seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. Para rektor juga menyerukan seluruh elemen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu yang ideal itu,menurut mereka bisa terlaksana, apabila para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitus. “Partai politik harus menjamin akuntabîlitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.” Sebaliknya warga masyarakat perlu menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian, atau berbagai upaya Iain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat; mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan; Kemudian seluruh komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konst?tusi. Sementara media massa perlu berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan, serta mengawasi jalannya kekuasaan. Para rektor yang hadir dalam seruan moral itu antara lain Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Rektor Universitas Pembangunan (UPN) Veteran, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Rektor Universitas Sanata Dharma (USD).